peraturan pemerintah tentang pengupahan. Upah Minimum. peraturan pemerintah tentang pengupahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 10 Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 11 Dini Nabillah, “Pelaksanaan Hukum Pengaturan Pengupahan Pada Perusahaan Swasta di Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, Skripsi. INFO NASIONAL – Pembahasan tentang upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan merupakan salah satu pokok bahasan hangat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji formil UU Cipta Kerja, 25 November 2021. Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Sugeng Santoso, menjelaskan sedikitnya 3 ketentuan dalam UU No. Komponen Dasar Upah Karyawan. Jan 19, 2021 · Maka dari itu, mengenai pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) masih berlaku. Hal itu tidak sesuai tuntutan serikat pekerja/buruh yang menginginkan agar regulasi tersebut tidak dipakai karena bakal semakin menurunkan daya beli yang. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. ”. Pemerintah menetapkan regulasi pengupahan sebagai upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentangUlasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Struktur dan Skala Upah yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 23 Februari 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Apabila Pekerja/Buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pemerintah Indonesia tentunya telah membuat beberapa aturan yang mengikat tentang sistem penggajian tidak hanya untuk perusahaan negeri, namun juga untuk perusahaan swasta. Bisnis. 04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan. Aturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan juga Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561. Tempat Penetapan. Hal itu tidak sesuai tuntutan serikat pekerja/buruh yang menginginkan agar regulasi tersebut tidak dipakai karena bakal semakin. dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Mengingat : 1. Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bahwa “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,Mengenai upah berupa uang itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan memahami peraturan ini, Anda bisa mulai melakukan cara perhitungan gaji karyawan menurut depnaker. Standar Minimum Upah Berdasarkan Satuan Waktu31. Salah satunya PP No. Meski saat ini, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Berlangganan Pro. Peraturan tentang lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar tidak. Multiple Choice. PP 78 2015 PENGUPAHAN. 18, BN. Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bagi pekerja atau buruh. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 18 3 10. id - Aturan baru mengenai upah cuti dan lembur pekerja di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah dikeluarkan sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Pertama, PP No. Ditemui usai penandatangan MoU Indonesia dan Austria di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita. go. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 34. I Wayan Gde Wiryawan, Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan. Klinik. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Upah. com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bagi pekerja atau buruh. Seluruh informasi hukum yang ada. Dashboard; Pusat Data; Kontribusi; Panduan; Video; Disclaimer; Sitemap;Menindaklanjuti undang-undang no. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Berdasarkan PP tersebut, formula perhitungan UMP adalah: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt )} UMn merupakan upah minimum yang akan ditetapkan dan UMt merupakan Upah minimum. Berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang diterima Kompas. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 . Perppu ini diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). PP No. Baru-baru ini, dikutip dari CNN Indonesia, Joko Widodo resmi mengubah rumus perhitungan upah bagi buruh dan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 4 disebutkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi GlobalAlasan pemerintah, karena kondisi dunia usaha masih tertekan selama masa pandemi Covid-19. Dalam Perppu Cipta Kerja, memuat aturan baru tentang penetapan upah minimum. Dalam putusannya, Hakim MA memutuskan bahwa permohon pemohon “tidak dapat diterima” dengan alasan bahwa: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar. 00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. setkab. Peraturan mengenai cuti haji juga diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. com - Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan, terdapat 5 pokok dalam pengaturan pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berbeda halnya selama pandemi Covid-19, perusahaan dihimbau. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan adanya batas atas dan bawah dalam penetapan upah minimum yang terdapat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah antar-wilayah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); Feb 23, 2021 · Pemerintah telah menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) UU No. 2022. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. 1. com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut aturan upah minimum 2022 tetap berjalan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 8 , TLN No. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengaturan pengupahan saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023Penjelasan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), menyebutkan struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk:Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 36/2021”) menyatakan bahwa: “ Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh . 20 21 , No. Pasal 1. Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi. Mengingat: 1. Upah minimum tertuang pada Undang-Undang No. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang. Standar Minimum Upah dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat beberapa standar minimum yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberikan upah buruh, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Nomor: 35: Tahun: 2021: Nama Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN. 7/kep. Nomor. Dalam hal terjadi pemotongan upah karyawan dengan alasan perusahaan merugi akibat wabah virus corona, maka pemotongan upah tersebut tidak berdasarkan hukum dan dapat. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 10. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 774-YANBANGSOS/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum. Hubungi kami melalui Facebook fb. tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. Wawasan Hukum. Sistem Akuntansi, ed. Berdasarkan Pasal 88F, dikatakan bahwa pemerintah dapat mengganti formula penghitungan upah. com - Pemerintah sudah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dilihat dari. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023; 7. 237, TLN No. Di dalam pasal 88C Perpu Cipta Kerja terbaru,. Perubahan Aturan Mengenai Pengupahan. indonesiabaik. PP 35 Tahun 2021 atau PP tentang Ketenagakerjaan sendiri mengatur terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja pada tenaga kerja. Online Publication. Perbedaan pekerja harian lepas dan pekerja bulanan pada pokoknya terletak pada perhitungan pembayaran upah. Liputan6. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. Artinya, upah minimum tidak akan naik setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika penetapan upah minimum masih bisa dinegosiasikan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. upah. JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (), menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Peraturan Pemerintah (PP). Upah menurut Peraturan Pemerintah No. tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaanJadi secara harfiah, arti atau pengertian sistem penggajian adalah sebuah proses yang akan mengatur segala sesuatu terkait dengan proses pembayaran gaji atau upah karyawan, termasuk perhitungan tarif pajak penghasilan pegawai. 682 + Rp34. com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. Sistem Penggajian Menurut UU Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan. Nov 28, 2022 · 1. Peraturan Pemerintah. Arah kebijakan. ,UU. Dalam PP. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 5747, LL SETNEG : 33 HLM. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya atau outsourcing ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. Situs Setkab melansir isi lengkapnya, Selasa (3/11/2015). Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik. tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. “Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil,” tulis Pasal 36 (1) PP36/2021. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 34. Minimnya upah yang tidak sesuai dengan beban kerja dan kenaikan terhadap bahan pokok sering kali menjadi alasan utama para pekerja/buruh menuntut kejelasan peraturan pengupahan di Indonesia. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selama ini, formula upah minimum berdasar pada pertumbuhan. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. 4. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah proses merevisi PP nomor 35 tahun 2021 dan PP nomor 36. PP ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Peraturan lembur di Indonesia. 375. 138, jdih. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, PP No. id - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. pengusaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN. 13 Januari 2023; Tautan. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan. Pedoman Media Siber. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 4. Anthony J Sianturi, SH. Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Pasal 13 (1) Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran,. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan. Online Course. Merdeka. . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang PengupahanJAKARTA, KOMPAS. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengaturan pengupahan saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja. Peraturan pemerintah pun memang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memberikan jatah cuti ibadah haji bagi karyawan. Sedangkan untuk ketentuan lebih lanjutnya sesuai pasal 88 ayat 4 UU Cipta Kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Dalam aturan tersebut dijelaskan terkait pemberian upah berdasarkan satuan waktu, dan satuan hasil. 2022/No. No 18/2022 telah mengubah dan menambah variabel baru untuk menghitung upah minimum dan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan. 87 tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berikut ini: Berikut ini adalah berbagai aturan pengupahan menurut UU No 13 : Pasal 88 ayat 1 : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5, BN. (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. No. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat. SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat SK No 086163. Secara filosofis, kebijakan upah minimum dibuat untuk memastikan bahwa pekerja yang berstatus lajang dan masa kerja kurang dari 1 tahun. 1 Tahun 2017 merupakan peraturan yang baru saja diresmikan oleh pemerintah pada bulan Maret lalu. Pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati.